You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 11.718 Paket Bansos Didistribusikan di Pisangan Timur
photo Nurito - Beritajakarta.id

11.718 Paket Bansos Didistribusikan di Pisangan Timur

Sebanyak 11.718 paket Bantuan Sosial (Bansos) didistribusikan di Kelurahan Pisangan Timur, Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu (18/10).

Bantuan paket Bansos ini kami salurkan ke warga yang tersebar di 14 RW,

12.473 Paket Bansos Didistribusikan di Kelurahan Batu Ampar

Sekretaris Kelurahan Pisangan Timur, Dwi Widiastuti mengatakan, paket Bansos untuk warga tersebut merupakan bantuan tahap kedelapan diperiode kedua dimasa pandemi COVID-19.

Selanjutnya, seluruh paket Bansos tersebut merupakan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta yang disalurkan oleh Perum PD Pasar Jaya.

“Bantuan paket Bansos ini kami salurkan ke warga yang tersebar di 14 RW,” ujarnya, Minggu (18/10).

Ia menambahkan, untuk proses penuranan paket Bansos pihaknya mengerahkan 65 personel PPSU kelurahan. Selanjutnya, paket-paket Bansos itu disalurkan langsung oleh pengurus RT/RW dan kader PKK di setiap RW secara door to door

Adapun rincian bantuannya, meliputi beras 10 kilogram, dua kemasan minyak goreng ukuran 0,9 liter, empat kaleng sarden ukuran 155 gram,satu kaleng wafer berat 300 gram.

Kemudian satu pcs sabun batang 80 gram, satu kantong tepung terigu, empat pcs mie goreng,satu pcs kecap manis berat 550 gram dan satu kaleng gulai ayam berat 325 gram.

"Harapannya, bantuan ini bisa membantu meringankan beban warga,” tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye9555 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1306 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1218 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1171 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye953 personBudhi Firmansyah Surapati